Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa dan melihat tanggung jawab Negara/pemerintah dalam menyediakan akses permodalan sebagai upaya meningkatkan kapasitas ekonomi KUMKM; (2) menganalisa kinerja LPDB-KUMKM sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyaluran dana bergulir; dan (3) melihat serta menganalisa prospek keberlanjutan kebijakan dan program dana bergulir dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Model analisa yang digunakan mengilustrasikan pendekatan linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas, namun dalam implementasinya di lapangan, pendekatan ini lebih interaktif dalam artian beragam tahap saling berhubungan sehingga tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara/pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu para KUMKM keluar dari permasalahan keterbatasan dan sulitnya akses terhadap permodalan salah satunya dengan pembentukan LPDB-KUMKM. Kinerja LPDB-KUMKM dalam penyaluran dana bergulir bagi KUMKM tahun 2008-2014 telah menunjukkan performa yang cukup baik. Namun LPDB-KUMKM mendapat sejumlah kritikan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BAPPENAS yang menilai bahwa program dana bergulir bagi KUMKM yang dikelola LPDB-KUMKM belum tepat sasaran. Meskipun demikian, untuk prospek keberlanjutan program dana bergulir bagi KUMKM dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) khususnya di tahun 2015 secara umum masih dinyatakan berlanjut.

Kata kunci:LPDB-KUMKM, Dana Bergulir, KUMKM