Televisi merupakan media yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki pengaruh sangat kuat. Namun sayangnya televisi saat ini cenderung sangat komersial dan tidak menampilkan tayangan-tayangan yang berkualitas. Pemusatan kepemilikan serta pemindahtanganan kepemilikan televisi atas nama bisnis membuat industri televisi tidak berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.32 Tentang Penyiaran Tahun 2002. Kemudian masyarakat lah yang mengalami kerugian paling besar dari hal ini. Sebagai regulator, pemerintah melalui Kemenkominfo dan KPI pun terlihat abai atas segala permasalahan yang sedang terjadi dalam industri penyiaran Indonesia. Dengan alasan ini kemudian KIDP hadir dan melakukan gerakan sosial agar terciptanya demokratisasi penyiaran untuk mengembalikan berjalannya industri penyiaran di atas nilai-nilai yang demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana KIDP melakukan gerakan sosial, serta ada di tahapan mana KIDP sebagai sebuah gerakan sosial dan juga untuk mengetahui apakah KIDP melakukan sebuah counter hegemony. Berdasarkan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, data penelitian menunjukkan bahwa KIDP berada pada tahapan birokrasi dalam gerakan sosial dan juga melakukan sebuah counter hegemony. Gerakan yang dilakukan KIDP menjelaskan tentang aktivitas mereka dalam melakukan counter hegemony yaitu dengan melakukan perlawanan terhadap negara dan pemilik media melalui kekuatan intelektual dan kepemimpinan moral untuk mengubah regulasi penyiaran di Indonesia.

Kata kunci: Gerakan sosial, demokratisasi penyiaran, Undang-Undang No.32 Penyiaran Tahun 2002, counter hegemony