Hotel Lombok Raya terletak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan seringkali menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah NTB seperti kebutuhan bisnis dan MICE ((Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) sehingga hubungan Hotel Lombok Raya dengan klien dari pemerintah daerah NTB semakin erat. Namun keputusan Menpan RB untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11Tahun 2014 Tentang Pembatasan Pertemuan / Rapat di Luar Kantor memengaruhi hubungan hotel dengan klien pemerintah daerah NTB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Hotel Lombok Raya dalam mempertahankan klien pemerintah daerah NTB pasca Surat Edaran Menpan RB Nomor 11 Tahun 2014 yang menginstruksikan setiap instansi pemerintahan untuk membatasi kegiatan di hotel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisa dari kegiatan Government Relations dan Customer Relationship Management (CRM) yang dilakukan dalam upayanya memengaruhi kebijakan dan mempertahankan kliennya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Lombok Raya telah melakukan kegiatan Government Relations, Customer Relationship Management (CRM), Aliansi Strategis dan berhasil memengaruhi kebijakan Menpan RB yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur.

Kata kunci: Government Relations, Customer Relationship Management (CRM), Surat Edaran Menpan RB Nomor 11 Tahun 2014, Pembatasan Pertemuan/Rapat, Pemerintah Daerah NTB