Sektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan negara. Untuk itu pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi perpajakan (tax inform) yang dimulai pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1994/1997, dan terakhir pada tahun 2000.

Salah satu ketentuan baru dalam rangka mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan atas sewa tanah dan / atau bangunan maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan / Atau Bangunan.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahan mengenaik kendala-kendala apa saja yang dihadai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan / Atau Bangunan tersebut.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan studi kasus. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan peraturan – peraturan atau teori – teori perpajakan yang ada, terutama yang berhubungan dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan / Atau Bangunan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kendala – kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari PersewaanTanah Dan / Atau Bangunan selama ini sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif.

Keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan / atau bangunan terletak pada kesadaran para Wajib Pajak sendiri dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Untuk itu PP Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan / Atau Bangunan perlu dikaji ulang terutama yang mengatur mengenai tarif agar dapat memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya.

Kata kunci:Pajak Penghasilan, PPh Final, PP No. 5 Tahun 2002